Pada Senin (13/7), Aula Gedung E Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) dipadati oleh calon Taruna dan Taruni yang telah lolos dari berbagai  seleksi di Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing. Seleksi penerimaan calon Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol)  Tingkat Pusat tahun ini berada di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Seleksi pusat ini dilakukan sejak tanggal 1 s/d 25 juli mendatang. Kuota yang diperebutkan sebanyak 300 kursi dengan komposisi 250 Taruna dan 50 Taruni.

Kali ini Udinus dipercayai sebagai lokasi penyelenggaraan Tes Potensi Akademik (TPA) untuk seleksi penerimaan calon Taruna dan Taruni Akpol. “Udinus menyediakan perangkat, peralatan, jaringan infrastruktur dan lain-lain. Sedangkan soal, program dan lainnya dari Mabes Polri. Itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan, dan kami berikan yang terbaik demi mendukung kelancaran seleksi,” jelas Dr. Ir. Edi Noorsasongko, M.Kom sebagai tuan rumah seleksi Akpol ini.

Sejumlah 447 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang lolos di tahap sebelumnya mengikuti TPA di Gedung D lantai 2. Kepala biro pengendalian personal (Karo Dalpers) SSDM Brigdjen Pol Supriyanto menjelaskan “Akpol menghadirkan pengawas eksternal yakni dari KPK dan LSM yang mengawasi berjalannya tes bebas Kolusi dan Nepotisme serta Lembaga Sandi Negara yang mengawasi bagian IT dari perangkat yang digunakan untuk tes. Hal ini dilakukan supaya akuntabilitas penerimaan calon Taruna Taruni baru terjaga.”

Para orang tua atau pendamping calon Taruna dan Taruni bisa langsung melihat hasil tes putra-putri mereka di layar yang dipasang di gedung E lantai 3. TPA ini menggunakan CAT (Computer Assisted Test), dimana hasil ujian langsung keluar dan otomatis mengurutkan nama peserta dari atas sampai paling bawah ketika peserta meng-klik pilihan jawaban tes. “ Para orangtua capol dihimbau supaya tidak tertipu oknum-oknum yang memungut biaya dengan menjanjikan lolos seleksi penerimaan, karena seleksi penerimaan Calon anggota Polri bersih, transparan, akuntable dan humanis,” tandas Supriyanto.

Hal ini dibenarkan oleh Dr. Roni Dwi Susanto selaku Direktur penelitian dan pengembangan KPK yang turut hadir “Kami ingin mewujudkan penerimaan calon anggota polri dengan ketat dan  untuk menghilangkan persepsi masyarakat bahwa polri masih bisa disuap. Kami juga minta jika ada hal yang janggal di seleksi daerah untuk segera diusut.” (*humas)