Peraturan dan kebijakan akan terus berubah menyesuaikan kondisi terkini suatu organisasi. Mulai dari lingkup kecil hingga organisasi yang lingkupnya internasional. Pembukuan keuangan juga tidak luput dari perubahan aturan memadankan situasi terkini penyajian laporan keuangan.

Senin (18/04), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menggelar Seminar Nasional Akuntansi tentang pelaporan keuangan dan aset oleh  Dr. Dwi Martani, Ak., MM Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd). Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sempat mengampu kelas unggulan Program Studi (prodi) Akuntansi Udinus khusus mata kuliah perpajakan tahun lalu. Kuliah online yang dilakukan jarak jauh tersebut sebagai salah satu bentuk ekspansi prodi Akuntansi Udinus.

Indonesia sendiri memiliki empat pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni pernyataan standar akuntansi keuangan, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Syari’ah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagian besar di adopsi ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). “PSAK itu dinamis, jadi terus bergerak aturannya mengikuti pusatnya yakni IFRS yang diterapkan secara global,” tutur Dwi.

Ada banyak poin yang mulai muncul aturan barunya karena dirasa mulai dibutuhkan patokannya. Seperti PSAK tahun 2013 & 2014 nomor 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK nomor 66 tentang Pengaturan Bersama, PSAK 67 tentang Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, dan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar  yang efektif diterapkan awal tahun 2015 ini. (*humas)